Anggota Komisi I DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah. Foto : Andri/mr

Anggota Komisi I DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah memberikan apresiasi terhadap penelitian yang menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja DPR periode 2019-2024 ini cukup baik. Ia pun mengajak para Anggota Dewan yang lain untu mempertahankan kepuasan publik tersebut. Survei yang dilaksanakan Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) kepada 2197 responden menunjukkan hasil sebanyak 50,5 persen responden menilai kinerja Dewan baik.

“Saya apresiasi apa yang etiket baik bapak untuk mensurvei dan melihat bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap wakil rakyatnya, ini merupakan tantangan untuk Anggota DPR bagaimana kita bisa mempertahankan kepuasan publik ini. Ke depannya, semoga DPR bisa tetap terus meningkatkan kinerjanya,” ungkap Rizky saat menjadi narasumber pada diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ yang bertajuk “Menerka Kinerja DPR RI Tahun 2020” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020)

Politisi Partai Demokrat ini mengakui bahwa harapan masyarakat terhadap DPR ini sangat besar,  terbukti dari banyak antusiasnya masyarakat saat menyambut Anggota DPR saat melakukan kunjungan kerja reses. Ia mengaku banyak sekali menerima keluhan dan aduan masyarakat terkait hal-hal yang mendesak untuk segera dilakukan perbaikan di daerahnya. Itu membuktikan bahwa harapan masyarakat kepada DPR RI sangatlah tinggi.

Namun, ia menjelaskan bahwa tak semua tuntutan masyarakat itu bisa dipenuhi oleh Anggota Dewan karena keterbatasan ruang lingkup komisi. Rizki misalnya yang bertugas di Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, komunikasi, hubungan luar negeri sangatlah sulit untuk memperjuangkan penurunan harga gas elpiji atau iuran BPJS Kesehatan.

“Kita sebagai Anggota DPR tidak bisa melakukan pembahasan berdasarkan isu. Contoh saya duduk di Komisi I banyak membahas tentang pertahanan, komunikasi dan luar negeri. Ini menumbuhkan kesan seolah kita tak membicarakan kebutuhan masyarakat. Masyarakat saya banyak teriak soal harga sembako yang naik, hingga BPJS dan pembangunan infrastuktur. Tapi karena limit kewenangan dibatasi Komisi, maka kita tak bisa maksimal perjuangkan itu,” jelasnya.

Hal itu menurut politisi dapil Banten I itu menjadi tantangan Anggota DPR RI saat ini untuk mempertahankan kepuasan pubik tersebut. Menurutnya, ke depan diperlukan sebuah forum yang bisa membuat Anggota Dewan ini bisa membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung. (hs/sf)